Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dan berdampak besar terhadap pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Berikut adalah daftar sepuluh kasus korupsi terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah kerugian negara.
1. Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di PT Timah Tbk
Kasus korupsi ini menempati posisi pertama dengan total kerugian mencapai Rp300 triliun. Kerugian ini berasal dari tiga aspek utama:
-
Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal di Bangka Belitung, senilai Rp271 triliun.
-
Sewa smelter yang terlalu mahal, mencapai Rp2,85 triliun.
-
Pembelian bijih timah dari wilayah izin usaha sendiri, merugikan negara sebesar Rp26,649 triliun. Kasus ini terjadi antara 2015 hingga 2022, dengan lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mukhtar Rizfah Levi Tabrani. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat hukuman terhadap Emil Ermindra, eks Direktur Keuangan PT Timah, menjadi 20 tahun penjara.
2. Korupsi di PT Pertamina
Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Jika ditotal selama 5 tahun, potensi kerugian bisa mencapai Rp968,5 triliun, menjadikannya salah satu kasus terbesar di Indonesia. Salah satu tersangka utama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rivasiahan (RS).
3. Skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
Kasus ini bermula saat krisis moneter 1997, di mana pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp137,7 triliun kepada 48 bank yang terdampak. Sayangnya, dana tersebut tidak dikembalikan, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp138,4 triliun. Penyidikan kasus ini sempat dihentikan pada 2008, namun kembali dibuka pada 2021.
4. Korupsi Penyerobotan Lahan di Riau (PT Duta Palma)
Kasus ini melibatkan pengusaha Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8 triliun. Kasus ini berkaitan dengan penyerobotan lahan 37.000 hektare di Riau antara 1999 hingga 2008. Surya Darmadi dijatuhi hukuman 16 tahun penjara.
5. Korupsi Pengolahan Kondensat di Kilang Minyak Tuban
Kasus ini terjadi antara 2009 hingga 2011, melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Negara mengalami kerugian Rp7,8 triliun, dengan tersangka utama adalah eks Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan eks Deputi Finansial BP Migas, Joko Harsono, yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.
6. Korupsi di PT Asuransi Asabri
Korupsi ini terjadi akibat investasi dana nasabah secara ilegal, merugikan negara hingga Rp22,7 triliun. Salah satu tersangka utama adalah Benny Tjokro Saputro, yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus Jiwasraya.
7. Skandal Asuransi Jiwasraya
Kasus ini melibatkan PT Asuransi Jiwasraya, dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Benny Tjokro kembali menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus ini, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
8. Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO)
Kasus ini terjadi pada 2021-2022, menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Total kerugian negara mencapai Rp3 triliun, dengan Indrasari Wisnu Wardhana, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hanya divonis 3 tahun penjara meski Jaksa menuntut 7 tahun.
9. Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia
Kasus ini melibatkan pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600 pada 2011, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp9,37 triliun. Mantan Direktur Utama Emirsyah Satar menjadi salah satu tersangka utama, sementara Sutikno Sudarjo dibebaskan dari dakwaan.
10. Korupsi Proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo
Kasus ini melibatkan proyek BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo pada 2020-2022, dengan kerugian negara lebih dari Rp8 triliun. Mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate serta Jie Suciawan, pemilik PT Fiberhome, menjadi tersangka utama dalam kasus ini.
Kesimpulan
Korupsi telah menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah bagi negara dan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
Semoga daftar ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap anggaran negara dan peningkatan sistem hukum agar kejahatan korupsi dapat ditekan secara maksimal.
kanalesia.com | Bringing the knowledge you need